IDP - Dahlan Tidak Cocok Dua Periode, Mari Kita Berpikir Jernih
Cari Berita

Pasang iklan

 

IDP - Dahlan Tidak Cocok Dua Periode, Mari Kita Berpikir Jernih

Sabtu, 27 April 2019

Foto : IDP - DAHLAN.


GERBANGNTB.ID
Bima. - IDP - DAHLAN 2 priode itu hal wajar bagi pendukung dan loyalis....

Bukan soal asal umi senang atau asal babe senang. Sebagai loyalis wajar menerikan 2 priode karena persoalan dasarnya ada pada siapa dapat apa.

Tapi sebaiknya sebagai loyalis harus mengedepankan pemikiran jernih untuk pembangunan daerah untuk masyarakat Kabupaten Bima yang sudah memberikan pilihan untuk Pimpinan Daerah di bawah pasangan Hj. Indah Dhamayanti Putri dengan Drs. Dahlan atau di kenal dengan  singkatan IDP-DAHLAN.

Tiga (3) tahun merupakan waktu yg begitu panjang untuk menata bima sesuai Visi- Misi IDP - DAHLAN yang terbungkus dalam "BIMA RAMAH" baik tingkat Sosial, Agama, Pendidikan, Ekonomi serta sarana penunjang lainnya sebagai hasil dari buah tangan pembangunan kepemimpinan IDP - DAHLAN untuk Kabupaten Bima.

Apa Hasil dari 3 Tahun ini ??

Kerangka pembangunan jelas sudah tertuang rapi dalam rencana-rencana kerja baik jangka pendek, menengah maupun panjang, tapi apa hasilnya ??

Jonasi pengembangan pariwisata misalnya, sarana dan prasarana apa sebagai penunjang dalam aktifitas ini yang sudah ada ??. Kawasan mana yg menjadi ikon Pariwisata kabupaten Bima saat ini ??

Perencanaan pariwisata tentu ada plus minusnya hingga dalam melakukan penetapan sebuah kawasan yang akan dikembangkan haruslah memgikuti kaidah perencenaan yang matang dan harus ada satu kawasan yang memang menjadi prioritas untuk dikembangkan sebagai pariwisata yang siap go Internasional.

Begitupun dengan jonasi pengembangan dibidang pertanian, sarana dan prasarana apa sebagai penunjang peningkatan mutu pertanian dan pendapatan petani ?? Sementara pengadaan bibit saja masih terjadi maling teriak maling !!!

Pertanian apa yang menjadi target Pemerintah Kabupaten Bima ??. Untuk kawasan pertanian itu dimana saja ?? serta sarana pendukungnya sudah di bangun sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan hasil produksi pertanian.

Jonasi pengembangan ekonomi sarana prasarana sebagai penunjang percepatan perekonomian Kabupaten Bima dimana ?? Kota Bima contohnya memiliki komplek pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat.

Kecamatan Woha sebagai wilayah sentral perekonomian yang representatif sejauhmana dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama 3 tahun ini, sebagai Ibu Kota Kabupaten seharusnya Pemerintah Kabupaten Bima sesegera mungkin mempercepat pembanunan baik Supra Struktur maupun Infrastruktur perkotaan baru bukan malah jalan ditempat.

Perikanan dan kelautan, pengembangan kawasan perikanan dan keluatan sudah sejauh mana ??. Peningkatan pendapatan dan keamanan nelayanan Kabupaten Bima harus juga di perhatikan bukan sekedar pengadaan jaring pukat dan sampan yang ujung-ujungnya salah peruntukkannya.

Kawasan perikanan dan kelautan tersebar dibeberapa kecamatan upaya pemerintah membangun sarana dan teknologi tidak juga nampak terlihat, ini menandakan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Bima nihil.

Jonasi industri pengolahan hasil pertanian peternakan kelautan dan Sumber Daya Alam lainnya itu dimana ?? Pabrik garam beryodium belum ada, padahal garam Kabupaten Bima memiliki sertifikasi nasional dan sampai saat ini petani garam masih mengeluh baik teknologi maupun harga pasca panen inikan aneh bukan ??

Dimana letak jonasi investasi perindustrian besar contohnya pabrik gula atau jagung di Kabupaten Bima ??

Ekonomi Kreatif yang di banggakan dalam Visi "BIMA RAMAH" sudah sejauh mana dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya ???

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif belum berpihak, buktinya Pemerintah Kabupaten Bima belum mampu membuka akses para pelaku ekonomi kretaif untuk mengakses informasi dan bantuan-bantuan dari Badan Ekonomo Kreatif Nasional serta keberpihakan anggaran daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri.

Selain Badan Ekonomi Kretaif pemerintah pusat juga membantu pembangunan kantor Pusat Layanan Terpadu KUMKM sebagai sarana pendorong ekonomi mikro di daerah, sarana inipun tidak mampu didatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada hal Kementrian Koperasi di tahun 2019 sudah menyediakan anggaran untuk itu. Ini sebuah kemunduran lobi dari Pemerintah Kabupaten Bima.

Kemana arah pengembaangan Kabupaten Bima ?

Kawasan Kecamatan Woha dimana pusat Ibukota Kabupaten Bima kedepanya tentu akan terjadi pergeseran perilaku pembangunan dan ini berlaku terbalik dengan keadaan sekarang, wilayah Pusat Ibu Kota justeru harus didorong menjadi pusat pertumbuhan baru atau kota baru dimana pembangunan perumahan dan jasa akan pesat Kedepannya.

Sementara di sisi lain wilayah ini menyimpan lahan pertanian yang begitu luas dan masyarakatnya mayoritas petani, bila kawasan ini kedepannya tumbuh menjadi kota baru maka resiko kehilangan lahan pertanian dan perubahan perilaku sosial masyarakatnyapun sudahlah pasti terjadi.

Kesiapan infrastruktur dan modal sosial dalam menghadapi perkembangan pembangunan Pusat Ibu Kota Kabupaten merupakan langkah awal yang haruslah ditanam oleh IDP-DAHLAN, melihat geliat pembangunan sebagai sarana penunjang perkotaan di wilayah Kecamatan Woha masih sangat minim sehingga bisa dikatakan IDP-DAHLAN tidak memiliki target jelas untuk membangun daerah kedepan.

Langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Bima untuk menjawab persoalan dan tantangan ini justeru tidak ada sama sekali, pemerintahan IDP-DAHLAN hanya berkutat dipersoalan yang tidak substansi, hanya menampakkan pencitraan belaka, seharusnya fenomena pencitraan tidak disatukan dengan pembangunan nyata demi kemaslahatan rakyat.

Harapan besar masyarakat Kabupaten Bima terletak pada pundak IDP-DAHLAN yang diharapkan mampu membangun daerah ini minimal mendekati kata sejahtera. Harapan – harapan itu justeru pudar seiring waktu 3 tahun ini, H. Dahlan selaku wakil Bupati Bima yang diharapkan sebagai motor penggerak untuk melobi investasi dan pembangunan di pusat justeru tidak memiliki taring yang kuat di Ibu Kota Negara.

IDP yang diharapkan sebagai pimpinan daerah, utama yang menahkodai "BIMA RAMAH" justeru sibuk dengan mondar mandir keluar daerah, Kabupaten Bima semakin kacau saja, tidak memiliki arah Prioritas Perencanaan Pembangunan yang terarah dan matang.

Belum lagi persoalan-porsoalan internal di birokrasi yang semakin carut marut, lihat saja bagaimana Kepala Dinas Pendidikan selama kurang lebih 7 bulan belum juga di definitifkan dan dibuat luntang lantung tidak jelas. Kenapa bisa demikian terjadi ?. Ini di akibatkan karena pemimpin Kabupaten Bima tidak memiliki kamampuan dan ketegasan untuk memgambil keputusan.

Kepemimpinan semacam ini masih mau di lanjutkan ??

Sekertaris daerah sebagai pimpinan langsung ASN seharusnya memiliki fungsi yang kuat untuk mendesain dan mengawasi kinerja-kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dibawahnya. Sekertaris Daerah (SEKDA) yang memiliki fungsi mengkordinasikan penyusunan kebijakan daerah juga haruslah berperan aktif demi mewujudkan cita-cita bersama, justeru hal itu sendiri tidak memiliki peran aktif.

Di bagian lain catatan buram juga terjadi, lembaga Legislatif yang tidak bisa dipisahkan dari tata pemerintahan juga tidak menampakkan keseriusan untuk bersama-sama membangun daerah ini.

Justeru anggota DPRD sebagai Representasi Suara Rakyat dan mengontrol perjalanan Pemerintahan Kabupaten Bima makin hari semakin mengidap penyakit bisu yang begitu akud, seharusnya peran merekalah untuk mengkritik dan mendorong Kabupaten Bima kearah yang lebih baik.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi untuk mengevaluasi kinerja-kinerja Eksekutif selama perjalanan kepemerintahannya. Pembiaran soal kasus dan persoalan-persoalan daerah telanjang begitu saja didepan mata, dan justeru di pertontokan tanpa penyelesaian. Ini pertanda penyakit kebangsaan melekat kuat dalam kehidupan kepemerintahan kita di Kabupaten Bima saat ini.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, menjadi tanggung jawab semua pihak, kaum cendekiawan dapat mereviw kembali perjalan "BIMA RAMAH" bukan justeru terjerumus dalam lingkaran pembagian kue kekuasaan semata, sebab kewajiban sebagai anak bangsa haruslah ditunjukkan dengan sikap yang jelas dan tegas untuk mengkritik kebijakan dan mendorong pergantian kepemimpinan. Apabila pemimpin itu tidak memiliki prioritas dan arah pembangunan yang jelas....

Sumber dari : 
Kordinator NaSpol, Ardiansyah 
Pemilik Akun FB, Zangaji Sape