Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang (Komcab) Bima melakukan klarifikasi terkait penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran (TA) 2020 di Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Senin, 19/04/2021.
Juru Bicara (Jubir) LSM LP-KPK, M. Yamin menyampaikan bahwa ada dugaan manipulasi data dan mark up anggaran yang dilakukan oleh Pihak Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima terkait dalam penanganan C-19, "kami memiliki data pembanding berkaitan dengan pembelanjaan dan penggandaan berupa Alat Pakaian Dinas (APD) lengkap, hand scul, obat-obatan, hand saniteser, ranjan pasien, bufet, lemari, tiang infus dan alat kesehatan lainnya, "ujarnya.
Peralatan yang dibelanjakan oleh Dikes kata Yamin, tidak sesuai harga standar yang ditetapkan oleh ekatalog, menurutnya data tersebut sesuai dengan hasil investigasi pihaknya di lapangan, ditemukan dugaan mark up anggaran sebab, "harga yang seharusnya sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB), berubah RAB nya sesuai dengan selera pihak Dikes Kota Bima itu sendiri, "ungkapnya.
Dugaan kuat dari kami, ini adalah tindakan melanggar hukum dan merugikan negara, sambungnya.
Dihari yang sama, terkait atas tudingan tersebut, Drs. Azhari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, saat ditemui oleh media ini di ruang kerjanya mengaku hal tersebut tidak benar sebab, pihaknya telah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
"Belanja barang berupa obat-obatan dan alat kesehatan lainya sudah sesuai dengan standar ekatalog berdasarkan aturan pemerintah serta pengawasan PPK.
Bahkan menurut dia, harga yang dibelanjakan sangat rendah dari perkiraan (RAB), sehingga dari mana ada dugaan mark up. " Saya rasa bukan baru kali pertama LP -KPK tersebut lakukan klarifikasi terkait masalah ini, namun sudah kali kelima dengan ini," Katanya. (GN/02)