 |
| Foto : KPw BI Perwakilan NTB, Achris Sarwani saat di wawancarai oleh sejumlah awak media. |
Bima. - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB secara berkesinambungan terus mendorong implementasi transaksi non tunai di wilayah Provinsi NTB.
Sebagaimana program yang telah dijalankan sebelumnya, pada tahun 2019 program implementasi transaksi non tunai diarahkan pada perluasan area transaksi non tunai baik pemerintah daerah, wilayah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (dari 1 wilayah kota sebagai pilot project menjadi 5 kabupaten/kota),
Perluasan sekolah penyelenggara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai dari 12 sekolah pilot project menjadi 16 sekolah implemtasi BOS Non Tunai dan remitansi TKI.
Menurut Kepala BI Perwakilan Mataram NTB, Achris Sarwani. Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perluasan tersebut meliputi koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan edukasi. Selain program diatas, KPw BI NTB juga berkoordinasi dengan ITDC Kuta Mandalika untuk mendukung perluasan implementasi transaksi non tunai di wilayah wisata Mandalika. Lebih lanjut, KPw BI NTB selama periode Januari s.d. Mei 2019 telah menyelenggarakan beberapa kegiatan edukasi sosialisasi dalam rangka mendukung implementasi transaksi non tunai yaitu Pekan Sistem Pembayaran NTB dan Sosialsiasi Remitansi Non Tunai Kepada Pekerja Migran Indonesia.
Pekan Sistem Pembayaran NTB yang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 17 Maret 2019 di Lombok Epicentrum Mall dengan melibatkan perbankan dan industri layanan jasa keuangan non bank (perusahaan telekomunikasi) untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai instrumen pembayaran non tunai termasuk pelayanan untuk mendapatkan kartu GPN.
Lebih lanjut, Bank Indonesia bersama BRI dan BP3TKI pada bulan April 2019 juga menyelenggarakan sosialisasi kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarga di Desa
Suradadi, Terara, Lombok Timur mengenai pengiriman uang melalui remitansi non tunai yang akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi PMI.
Selain itu, peserta sosialisasi juga dibekali mengenai pengurusan perizinan, teknik pengelolaan keuangan dan perlindungan PMI, tutur Achris. Selasa (21/5/2019)
Sumber : (Humas BI Perwakilan Mataram)