Lantaran Kecewa Tidak Ketemu Kadis Dinsos, Emak

Foto ; Kantor Dinsos Kab Bima dipalang gunakan kayu.

GERBANGNEWS NTB

Bima. - Kurang lebih 50 orang Warga Desa Tolotangga Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selaku Calon Penerima Manfaat dalam program BST (Kemensos) mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos)Kabupaten Bima yang berada di Desa Dadibou, Kecamatan Woha. Kedatanga para emak emak tersebut dipimpin oleh Nurhidayah, Spt, untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi atas Penyaluran Progam BST. Pada Jum'at (29/5). Sekira pukul 10. 00 Wita.

Menurut emak emak tersebut, penyaluran Progam BST Desa Tolotangga tidak sesuai yang diperuntukkan karena warga yang menerima Manfaat tidak sesuai dengan data BDT(Basic Data Terpadu) dari Kemensos.

" Sesuai BDT dari Kemensos untuk Desa Tolotangga sebanyak 86 orang yang menerima BST, dari 86 orang sebanyak 11 orang yang mendapatkan BST dari Kemensos melalui rekening Bank BRI. Setelah di lakukan Penyaluran lewat Kantor Pos yang menjadi Penerima Manfaat dari bantuan BST tersebut tidak sesuai dengan data BDT dari Pusat atau data Kemensos. " Terang Nurhidayah di kantor setempat.

Kata dia, setelah pihaknya lakukan klarifikasi kepada Pemerintah Desa, data tersebut ternyata sudah di Verifikasi oleh pihak Pemerintah Desa atas Petunjuk dari Dinas Sosial Kab Bima, sehingga penyalurannya sesuai dengan data yang sudah diverifikasi Pemerintah Desa.

Dari Data BDT Kemensos 86 orang yang seharusnya menerima manfaat tersebut, lanjut dia, hanya 11 orang yang menerima Penyalurannya lewat Rekening BRI dan 3 orang yang menerima Penyalurannya lewat Kantor POS. Sehingga masih ada 72 orang yang sesuai dengan data BDT Pusat atau Kemensos belum menerima. Karena pihak Pemerintah Desa sudah mengeluarkan data baru sesuai hasil Verikasi. Makanya kami sebagai Warga yang seharusnya Menerima Bantuan sesuai dengan data BDT Pusat atau Kemensos menanyakan ke Dinas Sosial Kab Bima. Katanya.

" Mereka yang datang sekarang ini semua warga miskin bahkan kebanyakan sudah tua rentan usia yang seharusnya lebih diperhatikan. Semoga kedatangan kami ke sini ada kejelasan dari pihak Pemda Bima dan Dinas terkait. Supaya masyarakat yang benar-benar berhak bisa mendapatkan haknya kembali. " Tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah Desa harus lebih terbuka dengan melakukan musyawarah. Contohnya Bima Ramah dan Gemilang itu diserahkan malam hari. Selain itu, tidak ada nama yang ditempel di desa. Ini artinya tidak adanya transparansi dari Desa. Tudingnya.

Lantaran tidak ada kepala Dinsos maupun staf yang bisa menampung dan menjawab aspirasi emak emak tersebut, dengan rasa kecewa yang akhirnya melampiaskan dengan memalang dan memaku pintu Kantor Dinsos tersebut, dan massa bubarkan diri. (GN03*)