BIMA. - Jual beli Proyek bukan lagi menjadi rahasia umum di kalangan anggota DPRD, melalui dana aspirasinya, bahkan menurut informasi, aksi transaksi atau nama krennya,"fee proyek" kerap menjadi perbincangan dikalangan penguna Medsos. Terbukti, sering terjadi pada pekerjaan peningkatan infrastruktur di tengah masyarakat.
Seharusnya kehadiran proyek tersebut pada umumnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun tidak semua proyek dikerjakan terwujud sesuai dengan yang diharapkan.
Seperti proyek bronjong di bantaran sungai Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima -NTB. Yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi NTB Ahmmad Dahlan S. Sos. Dengan nilai anggaran kurang lebih Rp. 200 juta kini telah ambruk.
Harusnya keberadaan Bronjong tersebut, memberikan dampak manfaat bagi warga, namun ternyata berbanding terbalik, justeru mengancam keselamatan warga di bantaran sungai setempat.
Bagaimana tidak, proyek pemasangan Bronjong yang diketahui baru selesai kurang satu minggu itu dengan mudah ambruk hanya Satu kali dilewati banjir. Imbas dari itu, salah satu rumah warga di Desa Timu juga nyaris ambruk, karena tanah pondasi rumah yang menjadi tumpuan batu Bronjong longsor karena tak kuat menahan beban. Hal itu diduga kuat karena pondasi yang dangkal.
Sukri selaku pemilik rumah menuturkan bahwa bronjongnisasi tersebut awalnya akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya (HK) lewat APBN seluruh Kecamatan desa yang terdampak banjir tahun lalu. Namun karena paket aspirasi dari anggota Dewan Hanura (Ahmad Dahlan) sudah masuk, sehingga pihak PT HK mengurungkan niat untuk mengerjakannya.
"PT HK sudah tak mau melanjutkan pekerjaannya, karena sudah masuk paket aspirasi ini. Padahal pekerjaan PT HK sudah selesai di Desa Leu tinggal lanjut di Desa Timu. Kalau sudah begini siapa yang tanggungjawab, kita warga yang menjadi korban," keluh Sukri, saat dikonfirmasi Senin (13/12/21).
Ia menyayangkan atas persoalan yang membuat dirinya tersebut dilema. Bukannya menguntungkan masyarakat, proyek Aspirasi ini malah mengancam keselamatan keluarganya.
"Seharusnya pihak pelaksana dapat mengerjakannya dengan baik, memperhatikan kekuatan pondasi. Tapi kenyataannya tidak demikian, justeru ambruk secepat ini, bahkan rumah saya terancam longsor karena dinding penahan (bronjong red) banjir sudah ambruk duluan. Padahal jika dibandingkan dengan pekerjaan PT. HK, mereka lebih dulu mengerjakan Bronjong di Desa Leu ketimbang proyek yang ambruk ini, tetapi masih terlihat kuat dan utuh," paparnya.
Bahkan, dirinya sekeluarga (istri dan anak) baru saja pulang rumah karena mengungsi ke rumah orang tua, pasca Bronjong ambruk. Sebab dikhawatirkan datang banjir lagi menerjang dan menghanyutkan rumah.
"Saya takut dan langsung mengungsi pasca bronjong ini longsor, dan baru kembali hari ini,"katanya.
Sukri berharap, bronjong yang saat ini telah ambruk tersebut dapat diperbaiki kembali dengan cepat sehingga rumahnya yang sangat dekat dengan aliran sungai tersebut dapat terselamatkan dari hempasan atau luapan banjir. Mengingat pondasi rumahnya hanya berjarak satu jengkal dengan bibir sungai. "Kami harap, pihak pelaksana dapat segera memperbaiki kerukan Bronjong ini. Jangan kami warga yang jadi korban," pintanya.
Terpisah, Anggota DPRD Provinsi NTB Ahmmad Dahlan selaku pemilik aspirasi saat dikonfirmasi via WA, Rabu (15/12/21) mengatakan bahwa pihaknya sebagai legislator hanya mengusulkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Setelah jadi program di Dinas akan ditenderkan dan dilaksankan oleh pihak ke-tiga.
Kaitan soal ambruknya Bronjong tersebut, menurutnya ketika sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO) apalagi sudah dilakukan pencairan termin, maka bukan lagi tanggungjawab pihak ke-tiga apalagi hanya faktor bencana alam. "Pihak ke-tiga akan bertanggungjawab bilamana terjadi kerusakan dalam pekerjaan," pungkasnya.
Sementara itu, pihak pelaksana dan PPK proyek Bronjong tersebut belum dapat dikonfirmasi. (G/01**)