Foto: Aliansi BEM NTB RAYA wilayah III Sumbawa saat Gelar aksi.
GERBANGNTB COM
Sumbawa. - Hari ulang Tahun ke - 60 tahun lahirnya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo mendapatkan kado istimewa berupa aksi protes dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya, Wilayah III Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat.
Aksi mimbar bebas yang diikuti puluhan Mahasiswa dari berbagai kampus di Sumbawa ini digelar di Bundaran Jam Gadang Sumbawa Besar dengan mengajukan sejumlah masalah, baik dalam skala nasional, regional dan lokal. Senin (21/06/2021) sekira pukul 14. 37 wita.
Koordinator wilayah III Aliansi BEM NTB Raya, M. Arif Rahman dalam aksinya tersebut menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk memberikan kado terindah bagi bapak Presiden Jokowi. Kado ini kata dia berdasarkan problematika yang terjadi di Indonesia saat ini.
" Kami minta presiden RI (Jokowi) bertanggung jawab atas pelemahan KPK dan menuntut agar ketua KPK, Firli Bahuri, mundur dari jabatannya karena kami menilai telah gagal menjaga marwah serta Menodai Integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga Independen," ujar M. Arif.
M. Arif dalam orasinya juga mendesak agar Komisi pemberantasan Korupsi ( KPK ) mencabut Surat Keputusan (SK) 652 Tahun 2021 atas dinonaktifannya 75 pegawai KPK hanya karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang cacat formil. Pasalnya, menurut dia, secara substansi mengandung sara, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama.
“Kami menuntut ketua KPK Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan Marwah KPK dalam pemberantasan korupsi,” sambungnya lagi.
Dijelaskan bahwa di luar isu nasional yang kini memang sedang hangat. Mahasiswa juga menyinggung agar pemerintah kabupaten Sumbawa lebih terbuka kepada pemerintah daerah Provinsi (NTB) terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang akan menggelar even internasional yaitu Moto GP pada Bulan Maret 2022 mendatang. Pungkasnya.
Sementara, Laode Agus, selaku Presiden mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa pun turut mengkritik pada pemerintah lewat penyampaian Orasi Politiknya pada persoalan regional terkait ( KEK Mandalika ). Saat ini Sumbawa dinilai masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi terkait perhelatan Moto GP dan perhelatan lainnya yang akan digelar di Lombok. Hal itu lantaran tidak adanya akses komunikasi terkait apa saja yang bisa diperbuat dan atau dipersiapkan oleh warga Sumbawa dalam mendukung MotoGP tersebut.
“KEK Mandalika dan Event MotoGP 2022 adalah milik NTB bukan milik pulau Lombok saja. Sumbawa merupakan bagian dari provinsi NTB, tetapi sampai sekarang tidak ada faktor pendukung dari Sumbawa, semuanya di Lombok saja,” ungkapnya.
Selain itu, Laode Agus di kesempatan tersebut, mendesak Pemda Sumbawa untuk meminta transparansi data kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam hal pemerataan ketenagakerjaan dan distribusi logistik dalam perhelatan MotoGP Mandalika mendatang.
Orasi secara bergantian oleh Aliansi BEM NTB RAYA ini juga menyorot terkait kasus ilegal logging yang kian marak di wilayah NTB.
" Kami mendesak Pemda Sumbawa dalam penegakan hukum kasus illegal logging berdasarkan pemberian kewenangan daerah provinsi kepada Pemda Sumbawa berdasarkan surat instruksi gubernur NTB tentang darurat ilegal logging nomor 188.45 -75/KUM Tahun 2020, " ujar Eki Harissandi, selaku presiden Mahasiswa STKIP Para cendekiawan NW Sumbawa ini menambahkan.
Pantauan awak media ini di lokasi, aksi yang dilakukan oleh Aliansi BEM NTB RAYA wilayah III Sumbawa sekira pukul 17. 37 Wita, langsung bubarkan diri dengan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Sumbawa Besar. (TIM**)