GERBANGNTB COM
DOMPU,– Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Damai Desa (PPDD) Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu -NTB, menggelar aksi demontrasi di Kantor Desa setempat, Selasa (6/4) pagi. Aksi ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dari Polsek, Koramil Kilo dan Linmas desa, serta mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat.
Koordinator Umum (Kordum) aksi Agus Setiawan, saat orasinya mengatakan kehadiran mereka untuk mengkritisi buruknya kinerja pemerintah desa dalam mengelola ADDes dan DD. ”Sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014, postur pembagian DD tersebut tertera jelas, bahwa 70 persen digunakan untuk pemberdayaan dan 30 persen untuk gaji juga operasional Aparatur desa,” ungkapnya dengan nada lantang di depan Kantor Desa setempat.
Menurutnya, akibat buruknya pengelolaan anggaran sehingga Desa Mbuju tertinggal jauh dengan desa lain. ”Tidak ada program pembangunan dan peningkatan fasilitas yang jelas. Asas manfaat pembangunan fisik dan program yang dijalankan justeru terkesan buang-buang anggaran saja dan tidak memiliki imbal balik yang jelas,” ujar Alumni IKIP yang kini berubah menjadi UNDIKMA Mataram ini.
Harusnya, kata pria yang akrab disapa bang Agus ini, dengan gelontoran anggaran miliaran rupiah, potensi melimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpunin, desa ini bisa menjadi ikon dan pelopor pembangunan di Kecamatan Kilo. ”Tapi apalah daya, minimnya pemahaman pemimpin dan bawahan membuat desa ini semakin terpuruk saja,” jelasnya.
”Ini adalah dosa berjamaah kades dan aparatur desanya, jadi perlu dijernihkan pemikiran dan orientasi kepemimpinan mereka,” sorotnya.
Pada kesempatan itu, Agus juga meminta stop ketergantungan Desa Mbuju dengan Kecamatan Sanggar. ”Selama ini kami merasakan ketidak adilan dan merasa benar-benar dijajah secara ekonomi, politik dan budaya oleh kecamatan tetangga itu,” pintanya.
Ini bukan soal sentimen politik atau primordialisme, lanjutnya, tapi benar-benar ril adanya. ”Dari tenaga pendidikan, kesehatan dan pemerintahan pasti ada orang Taloko, Sandue, Kore, Boro dan Piong. Inikan aneh dan patut dipertanyakan, ada apa dengan Kilo lebih-lebih Desa Mbuju,” tanyanya.
Agus menegaskan, dengan menghentikan ketergantungan pada Sanggar. Desa ini bisa memberdayakan dan memacu pembangunan desanya dengan berbagai konsep pembangun."Masa beli gorengan, foto copi, belanja ATK dan beli kebutuhan dapur saja harus disana. Parahnya lagi, nabung uang dan gadainya pun disana,” paparnya.
Maka dari itu, pihaknya menuntut, pemerintah desa segera membangun central ekonomi dan perbelanjaan yang representatif seperti, pasar desa, lapak UMKM, pembangunan Pegadaian dan Teras Bank. ”Kades harus mampu mewujudkannya dan memperjuangkan keinginan besar masyarakat ini, karena ini soal harga diri dan pembangunan berkelanjutan untuk masa depan. Masa kita terus jadi pecundang, penontot dan buruh di desa sendiri,” teriaknya dengan lantang.
Menanggapi aksi tersebut, Kades Mbuju Abdullah Mursalin, mengapresiasi isu dan tuntutan masa aksi. ”Kami senang dikritik dan dikontrol seperti ini. Tentu caranya yang membangun dan soluktif, bukan yang menghujat dan anarkis,” jelasnya saat menerima audiensi masa aksi di Aula kantor desa.
Dia menjelaskan, penggunaan dan pengelolaan anggaran selama ini tidak bisa lepas dari aturan, juknis (Petunjuk Tehnis) dan Standar Operasional (SOP). ”Kalau saja kami keluar dari petunjuk dan pedoman tehnis yang ada, pasti sudah lama terjerat kasus hukum,” ujarnya.
Abdullah mengakui, selama kepemimpinannya masih banyak kekurangan dan pelayanan yang tidak maksimal. ”Insya Allah, kedepan kami akan berupaya memberikan pelayanan prima dan menggunakan anggaran untuk pembangunan dan program yang sesuai kebutuhan bukan keinginan atau kepentingan kelompok tertentu,” terangnya.
Dirinya pun berterimakasih atas gerakan moral dan kritikan yang dibangun kelompok masyarakat selama ini. ”Kami akan jadikan bahan introspeksi diri dan motivasi agar lebih peka mendengarkan keluhan masyarakat,” harapnya.
Abdullah menuturkan, terkait keinginan masyarakat yang ingin terbebas dari pengaruh Kecamatan Sanggar. ”Ini harus diantensi khusus dan dibacarakan lebih matang dengan pihak-pihak terkait. Perlu forum resmi, bila pelu kita undang Bupati, Wabup dan wakil rakyat kita dan pihak-pihak berkompeten,” jelasnya.
Sementara soal pembangunan sentral ekonomi, dirinya menjelaskan, Bisa-bisa saja menganggarkan dan membangunnya. Namun, perlu dukungan semua pihak dan tentunya anggaran yang besar. ”Untuk itu perlu dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait, seperti pihak bank dan pegadaian,” imbuhnya.
Pantauan media ini, massa aksi, usai melakukan orasinya beberapa jam, langsung menggelar audensi dengan Kepala Desa setempat. Kedua belah pihak akhirnya sama-sama menyepakati dan menandatangi berita acara pernyataan. Diketahui, selain menuntut dua isu tersebut pendemo juga menyoroti kasus pengelolaan dana dan kinerja Bumdes, BPD dan Karang Taruna yang dirasa tidak produktif juga tidak menjalankan tupoksi lembaganya. (GN/Tim**)