Kota Bima. - Aksi protes puluhan karyawan PDAM Kabupaten Bima di Kantor Bupati Bima, lantaran tidak menerima gaji selama 28 bulan beberapa hari lalu tidak membuahkan hasil. Hal ini Berimbas pada terputusnya jaringan saluran air PDAM di wilayah Kota Biman bahkan jaringan air di rumah beberapa pelanggan di wilayah Kabupaten Bima saat ini.
Adanya kejadian tersebut, sangat disesalkan oleh Wali Kota Bima, HM. Lutfi SE (HML). Dan menuding bahwa pemutusan saluran air tersebut dilakukan atau kata lainnya biang keroknya adalah oknum karyawan PDAM itu sendiri.
" Pemutusan jalur air di seluruh wilayah Kota Bima oleh oknum karyawan PDAM menyebabkan kekurangan air bersih untuk kebutuhan masyarakat saya. Dan saya Selaku Wali Kota Bima sangat menyesalkan. " Ujar Wali Kota Bima melalui pernyataannya di group Whatsapp. Pada Rabu (24/2/2021) malam.
Menurut Wali Kota pemberhentian oleh PDAM air yang ada di Kota Bima, tidak beralasan sama sekali, mengingat banyak sekali kontribusi Pemerintah Daerah dalam mendukung PDAM dalam saluran Sambungan Rumah (SR) yang selama ini tidak aktif, bahkan sebagian besar sudah dibenahi oleh pemkot sehingga masyarakat mulai ada yang melakukan pembayaran kepada PDAM. " Kepercayaan masyarakat Kota Bima terhadap PDAM ini yang harus dijaga, " ungkapnya.
Saya meminta kepada PDAM untuk segera membuka kembali saluran-saluran yang ada agar masyarakat Kota Bima bisa menikmati kembali air dari PDAM, tegas Wali Kota Bima sembari menutup pembicaraannya tersebut dalam whatsapp.
Pernyataan Wali Kota Bima di atas rupanya bertolak belaka dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima, H Hairuddin ST MTMT, sebelumnya.
Menurut Dirut PDAM ini saat lakukan wawancara dengan beberapa media melalui telepon selulernya beberapa hari lalu, selain masalah gaji karyawan PDAM 28 bulan tidak terbayarkan, Hairuddin juga mengungkapkan sejumlah persoalan “kesehatan” PDAM Bima di antaranya menyangkut jaringan pipa air PDAM yang terganggu pasca penanganan banjir bandang di Kota Bima pada tahun 2016 dan awal tahun 2017 lalu, khususnya di sekitar jembatan Penatoi dan jembatan Padolo Kota Bima.
Berkaitan permasalahan itu, pihaknya telah menyampaikan gugatan kepada Kementerian PUPR dan dijanjikan akan diperbaiki pada tahun 2021, namun hingga kini perbaikan itu tak kunjung dilakukan. Katanya.
Pada sisi lain, PDAM Bima juga tidak berani melakukan penagihan pelayanan kepada konsumen, karena nyaris seluruh rumah pelanggan tidak lagi memiliki pencatat air (water meter). Belum lagi persoalan pipa jaringan milik PDAM Bima. " Bagaimana karyawan kami mau melakukan penagihan, sementara seluruh jaringan pipa air ke rumah pelanggan rusak dari dulu hingga saat ini. " Tandasnya. (GN/TIM**)